CPNS DENGAN ANGGARAN BESAR

CPNS DENGAN ANGGARAN BESAR

Indonesia adalah Negara besar dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta dan luas wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke, sehingga memerlukan pelayanan rakyat dan penyelenggara pemerintahan yang besar. Kondisi tersebut telah dipahami pemerintah dengan mendirikan pilar pemerintahan yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( KEMENPAN-RB ). Kementerian tersebut bertugas menyiapkan dan menyediakan pegawai-pegawai pemerintahan atau lazim disebut Pegawai Negeri Sipil.

 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( KEMENPAN-RB ) memiliki visi dan misi mewujudkan aparatur Negara yang bersih, kompeten dan melayani serta penggerak utama reformasi birokrasi. Latar belakang dibentuknya lembaga ini tidak lain adalah maraknya korupsi yang melanda Negara Indonesia yang meliputi seluruh instansi penyelenggara Negara sehingga pelayanan publik menurun, padahal secara nyata anggaran yang dikeluarkan oleh Negara untuk menggaji dan merekrut PNS sangatlah besar dan memberatkan APBN Negara.

 

Pada tahun 2010 anggaran untuk menggaji PNS membengkak dan APBN dalam kondisi kembang kempis, oleh karena itu munculah kebijakan pemerintah untuk mengurangi PNS yaitu dengan istilah MORATORIUM. Kemudian pada tahun 2013 Kebijakan itu dicabut karena dianggap cukup memangkas jumlah PNS dan membuka kembali penerimaan Pegawai Negeri untuk semua instansi pemerintahan dari hulu sampai ke hilir. Dengan demikian Pemerintah melakukan rekrutmen secara besar-besaran. Dengan adanya proses rekrutmen PNS secara besar-besaran, tentu anggaran juga sangat besar, mengingat tes CPNS sekarang tidak secara manual, namun menggunakan CAT (Computer Assisted Test) di mana dalam pelaksanaannya peserta test dihadapkan dengan sistem test menggunakan komputer. Metode ini mulai dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara sebagai metode baru yang diharapkan akan dapat menemukan calon-calon PNS yang benar-benar professional. Dalam pelaksanakannya peserta langsung mengoperasikan komputer secara mandiri. Meskipun tidak dijelaskan jenis tesnya akan tetapi dengan metode baru ini pemerintah akan dapat membuka lowongan pegawai setiap saat. Berbeda dengan proses sebelumnya yaitu di tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan rekruitmen hanya dilakukan satu kali dalam setahun.

 

Dengan adanya metode baru dalam proses rekrutmen PNS, CAT, bisa dibayangkan berapa banyak pengadaan alat tes yang digunakan. Apabila pemerintah ingin merekrut 1000 orang CPNS, berapa banyak alat tes yang harus disediakan. Tentu jumlah tersebut akan sangat membebani anggaran belanja pegawai. Anggaran belanja pegawai pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014 melejit menjadi Rp276,7 triliun, meningkat Rp43,7 triliun dibanding APBN 2013. Angka ini terbesar dibandingkan jenis belanja lainnya. Padahal anggaran untuk subsidi mengalami penurunan Rp11,9 triliun, bantuan sosial turun Rp26,6 triliun. Peningkatan anggaran belanja pegawai di RAPBN 2014 karena semua komponen belanja pegawai naik. Kenaikan tersebar terjadi pada anggaran untuk honorarium, vokasi, lembur, dan lain-lain. Kenaikan anggaran untuk gaji dan tunjangan butuh dana Rp120 triliun atau 43,3% dari total belanja pegawai (pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 16 Agustus 2013).

 

Kenaikan anggaran belanja pegawai substansinya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, dan diharapkan meningkatkan kinerja yang berujung pada peningkatan kualitas pelayanan. Adakah korelasi kenaikan gaji dengan kinerja? Dari beberapa penelitian, kenaikan gaji tidak berjalan paralel dengan peningkatan kinerja dan kompetensi. Untuk menjawab pertanyaan itu saat perekrutan CPNS standar performance dan skill perlu dimasukkan sebagai indikator untuk mendapatkan calon pegawai yang mempunyai kompetensi yang memadai. Caranya melalui perekrutan terbuka dan kompetitif. Model penerimaan CPNS lewat ”titipan” sudah bukan zamannya. Problem perekrutan CPNS yang memproritaskan calon dari database tetap harus mempertimbangkan aspek kompetensi. Ini untuk menghindari ”titipan” pada waktu proses memasukkan data ke database. Kesulitan mengontrol pemasukan data ke database menjadi celah penyimpangan proses seleksi CPNS. Dengan anggaran besar diharapkan benar-benar mendapatkan calon pegawai yang berkualitas baik secara akademis, moralitas, maupun integritas dan yang terpenting system rekruitmen tidak menghalalkan suap.

lawyer_surabaya-indonesia

Drs. Harlem Napitupulu, S.H & Associates

LAWYER SURABAYA INDONESIA | KANTOR HUKUM DAN PENGACARA - HARLEM NAPITUPULU

Website: www.harlemnapitupululaw.com

Butuh bantuan hukum ?

Hub (031) 5349097