Kecelakaan Tragis Aqj

Kecelakaan Tragis Aqj

Kecelakaan lalu lintas memang suatu musibah yang tidak diinginkan oleh setiap orang. Kita sebagai pengguna jalan, tentu sangat ingin terhindar dari kecelakaan. Kita lihat kecelakaan yang menimpa putra bungsu dari Ahmad Dhani sang pentolan grup band Dewa, AQJ. Begitu banyak korban jiwa dalam kecelakaan maut tersebut. Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 pukul 00.45 WIB di tol Jagorawi. Kecelakaan beruntun antara Lancer, Gran Max dan Avanza, terjadi di KM 8 Tol Jagorawi, terjadi di jalur 3 dan 4 arah Jakarta. Diketahui enam orang tewas dan AQJ berada di salah satu mobil yang terlibat kecelakaan mengalami patah tulang. Saat itu polisi memastikan bahwa pengemudi Mitsubishi Lancer adalah AQJ yang masih dibawah umur. Menjadi pertanyaan menarik ketika kita berpikir bagaimana pertanggungjawaban pidana ketika terjadi kecelakaan yang mana melibatkan anak dibawah umur?

Pertanggungjawaban pidana melekat pada setiap pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban tersebut tidak bisa dialihkan ke orang lain. Seorang anak apabila melakukan tindak pidana, maka dia tetap harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Pengecualian terhadap anak perlu diterapkanUU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Mekanismenya, penanganan kasus peradilan anak dibuat khusus, bahkan jenis hukuman pun berbeda pada kasus pidana orang dewasa. Namun sayangnya UU ini baru berlaku pada tahun 2014 mendatang.

Di Indonesia, penyelenggaraan proses hukum dan peradilan bagi pelanggaran hukum oleh anak sudah bukan lagi hal baru. Dengan berlakunya UU No. 11 Tahun 2012 tersebut, perangkat peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan peradilan anak secara menyeluruh, mulai dari penangkapan, penahanan, penyidikan, dan pemeriksaan di persidangan, sampai dengan sanksi yang diberikan serta eksekusinya, masih merujuk pada beberapa aturan khusus mengenai kasus pelanggaran hukum oleh anak dalam KUHP dan KUHAP, serta pada Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak). Selain itu, pelaksanaan proses peradilan bagi anak juga harus mengacu pada Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi ke dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 (Konvensi Hak Anak), dimana sedikit banyak telah diakomodir dalam UU Pengadilan Anak.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam UU Pengadilan Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana.

Terhadap kasus pidana yang dilakukan oleh seorang anak, tentu tidak lepas dari campur tangan orang tua. Pengawasan dan perhatian orang tua sangat diperlukan dalam mendidik dan menjaga si anak. Dan sebaiknya bagi orang tua yang mempunyai ekonomi lebih tidak memanjakan anaknya yang dapat dikhawtirkan menimbulkan kenakalan remaja. Dalam kasus terjadinya kecelakaan yang menimpa AQJ ini, menjadi pelajaran bagi semua orang tua dalam mendidik, mengawasi dan memfasilitasi kebutuhan anak. Sebagai orang tua tentu tahu mana yang sedang dibutuhkan si anak dan belum dibutuhkan si anak. Menurut hemat kami, Ahmad Dhani terlalu berlebihan dalam memberikan fasilitas kepada anaknya. Patut disebut Ahmad Dhani sebagai Pencipta Monster Pencabut Nyawa. Pasalnya, Ahmad Dhani dinilai memberikan sarana kendaraan kepada anaknya yang masih di bawah umur. Anak di bawah umur dalam mengendarai kendaraan cenderung emosi tidak stabil. Itu sebabnya dikhawatirkan terjadinya kecelakaan. Dalam hal ini Dhani dapat dikatakan bersalah dan bisa dikenakan Pasal 13 UU No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak. Untuk ancaman pidananya tercantum pada Pasal 77 Undang-Undang No 23 tahun 2002.

lawyer_surabaya-indonesia

Drs. Harlem Napitupulu, S.H & Associates

LAWYER SURABAYA INDONESIA | KANTOR HUKUM DAN PENGACARA - HARLEM NAPITUPULU

Website: www.harlemnapitupululaw.com

Butuh bantuan hukum ?

Hub (031) 5349097