id NARKOBA DI RUANG KERJA AKIL MOCHTAR http://www.harlemnapitupululaw.com/berita/narkoba-di-ruang-kerja-akil-mochtar Kasus penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi membanjiri semua berita baik cetak maupun elektronik, bahkan media seperti tidak mau begitu cepat menutup lembaran berita terkait hal tersebut. Berita-berita yang yang ditayangkan tidak lepas dari sosok Akil Mochtar, salah satunya  penggeledahan yang dilakukan oleh KPK ditempat kerja Akil Mochtar. Di ruang kerjanya ditemukan 4 linting ganja dan 2 butir ekstasi. Aneh bin ajaib kalau kita berfikir secara logika, seperti ada pihak yang menghendaki pemberitaan tentang penangkapan ini tidak hilang begitu saja. Pertanyaannya kemudian benarkah Akil Mochtar memiliki barang itu? dan siapa pihak yang merasa diuntungkan ketika berita seputar penangkapan Akil Mochtar terus menjadi konsumsi publik?

Mengenai kasus suap yang dilakukan oleh Akil Mochtar kita mungkin tidak bisa membuat pendapat mendahului putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, begitu juga kepemilikan 4 linting ganja dan 2 butir ekstasi, tetapi siapa sutradara kondang yang menciptakan momentum yang begitu dahsyat sehingga publik seperti dibuat hilang ingatan terhadap kasus-kasus besar yang lain, contohnya korupsi di proyek hambalang yang sampai sekarang tidak kunjung selesai dan juga kasus yang diramalkan abadi tidak akan terbongkar.

Seperti dalam serial drama di televisi, sutradara membuat yang menonton terbuai dan terbawa arus cerita, kemudian pada satu titik, publik dibuat penasaran, siapakah sutradara kondang di negeri ini? Yang membiayailah yang mengetahui…………… 

]]>
2016-02-14T11:47:43
PENYANYI DANGDUT VERSUS ANAK MANTAN KAPOLRI http://www.harlemnapitupululaw.com/berita/penyanyi-dangdut-versus-anak-mantan-kapolri Satu lagi berita terheboh datang dari artis kita, Ayu Ting Ting. Gonjang Ganjing retaknya rumah tangga Ayu Ting Ting dengan Enji (Suami Ayu Ting Ting, Anak dari mantan Kapolri, Bambang Hendarso Danuri) menjadi pemberitaan yang menghebohkan. Pasalnya, Ayu Ting Ting berencana menggugat cerai suaminya ketika dia sedang hamil dan pernikahan mereka baru seumur jagung. Tidak jelas apa yang menjadi dasar Ayu Ting Ting untuk menggugat cerai Enji. Bisa jadi Ayu Ting Ting merasa ditelantarkan oleh Enji kesibukan masing-masing. Ayu Ting Ting sibuk dengan dunia entertaintnya, sedangkan Enji sibuk dengan dunia otomotifnya.
 

Pihak Ayu Ting Ting sering keluar pernyataan yang mendeskreditkan nama baik Enji sebagai seorang suami. Sehingga Enji dicap sebagai suami yang tidak bertanggung jawab ketika istrinya sedang hamil. Tidak hanya tinggal diam, Enji pun menyewa pengacara kondang untuk memperkuat posisi hukumnya. Dia  berdalih, Ayu lah yang sengaja meninggalkan dirinya, dan dari dirinya telah ada itikad baik untuk meminta Ayu kembali. Terlepas dari adu argumen mereka tentang siapa yang meninggalkan dan siapa yang ditinggalkan, terdapat posisi hukum yang dapat dianalisa dari kasus mereka.
 

Apabila benar Enji menelantarakan istrinya, maka dia dapat dijerat sanksi pidana berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut sebagai UU KDRT). Menurut Pasal 5 UU KDRT, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik, psikis atau seksual. Dalam menelantarkan keadaan rumah tangga bisa juga dikatakan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Lebih lanjut dalam Pasal 9 UU KDRT, menelantarkan rumah tangga yaitu menelantarka orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut. Dari penjelasan pasal-pasal tersebut, jelaslah seorang Enji sebagai suami harus memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan terhadap Ayu Ting Ting. Namun belum tentu juga Enji melakukan KDRT, karena dia telah mempunyai niat baik untuk menjemput Ayu Ting Ting untuk kembali kepadanya. Hanya pembuktian persidanganlah yang dapat menentukan Enji melakukan KDRT atau tidak.

 

Best Regards!

 

by:
Drs. Harlem Napitupulu, S.H.
Gigih Setiawan, S.H.
Pipon Rudiantono, S.H., M.H.

]]>
2016-02-14T12:04:37
KRIMINALISASI TERHADAP KASUS DR AYU http://www.harlemnapitupululaw.com/berita/kriminalisasi-terhadap-kasus-dr-ayu Karena diduga melakukan malpraktek ketika melakukan persalinan terhadap pasiennya, dr Ayu diperkarakan di Pengadilan Negeri Manado. Di tingkat pertama, dr. Ayu diputus bebas murni karena dia tidak terbukti melakukan malpraktek. Namun, di tingkat Kasasi, dr spesialis kandungan ini di dakwa 10 bulan penjara. Banyak rekan sejawatnya yang menolak putusan kasasi tersebut. Dokter yang sedang menempuh spesialis ini juga mendapat dukungan dari Majelis Kehormatan Etika Profesi Kedokteran (MKEK). Menurut Majelis Kehormatan Etika Profesi Kedokteran, dr ayu telah menangani pasien sesuai prosedur dan tidak ditemukannya kelalaian dalam melakukan operasi pada pasien.

Kronologi ceritanya adalah, pada bulan April 2010, seorang pasien yang sedang hamil masuk ke RS Dr Kandau Manado atas rujukan dari puskesmas. Pasien tersebut didiagnosis akan melahirkan dalam beberapa jam kemudian. Setelah delapan jam masuk tahap persalinan, tidak ada kemajuan dan ada tanda-tanda gawat janin. Sehingga tim dokter waktu itu memutuskan untuk melakukan operasi caesar. Saat operasi berlangsung, pasien tersebut mengalami penyumbatan atau emboli yang menurut beberapa ahli, emboli tersebut memang susah diprediksi kemunculannya. Sehingga tidak terdapat unsur kelalaian yang dilakukan oleh tim dokter tersebut. Menurut dokter saksi, penanganan yang dilakukan oleh dr Ayu sudah tepat dan sesuai prosedur. Namun, kemunculan emboli tersebut tidak terduga dan menjadi penyebab meninggalnya pasien tersebut.

Apabila berdasarkan cerita kronologi diatas, kejadian tersebut murni diluar kendali para dokter. Lebih lanjut dijelaskan secara medis:Emboli adalah obstruksi pembuluh darah oleh badan materi yang tidak larut. Konsdisi ini biasanya disebabkan oleh trombus (bekuan), tetapi penyebab lainya bisa termasuk sel kanker, lemak, cairan amnion, gas, bakteri, dan parasit. Emboli yang lebih jarang terjadi, seperti emboli lemak, dapat terjadi setelah fraktur tulang panjang, udara dapat masuk sirkulasi melalui luka yang menembus dada atau saat pembedahan, dan cairan amnion saat persalinan. Emboli Arteri berasal dari sisi kiri jantung atau dari penyakit arteri dan dapat berjalan ke berbagai area termasuk otak, usus, atau ekstrmitas; pengaruh yang ditimbulkan bergantung pada ukuran pembuluh darah dan area yang terkena (misal: gangren pada ekstremitas atau suatu bagian usus)

Menurut hemat kami, kurang tepat apabila dr Ayu dipidanakan karena sesuatu yang terjadi diluar kehendaknya. Didalam etika profesi kedokteran, perjanjian dokter dengan pasien adalah prosesnya, bukan hasilnya. Dokter hanya bisa berusaha semaksimal mungkin dalam mengobati pasien. Tentu setiap dokter ingin pasiennya bisa tertolong atau sembuh dari penyakitnya. Karena itu akan menjadi kepuasan dan kebanggaan tersendiri bagi setiap dokter. Namun, apabila hasilnya lain, itu sudah menjadi kehendak Tuhan. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa.

]]>
2016-02-14T12:07:04
JASA JASA HUKUM DALAM PASAR TUNGGAL http://www.harlemnapitupululaw.com/berita/jasa-jasa-hukum-dalam-pasar-tunggal Tahun 2015, Indonesia akan memasuki pasar tunggal negara-negara ASEAN. Pasar Tunggal atau ASEAN Economy Community (AEC) adalah bentuk integrasi Ekonomi ASEAN dalam rangka menjaga stabilitas politik dan keamanan regional ASEAN, meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan serta meningkatkan standar hidup penduduk Negara Anggota ASEAN. Untuk mewujudkan AEC tersebut, para Pemimpin Negara Anggota ASEAN pada KTT ke-13 di Singapura, menyepakati AEC Blueprint sebagai acuan seluruh Negara Anggota dalam mengimplementasikan komitmen AEC. Apabila AEC tercapai, maka ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal dimana terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga kerja terampil dan terdidik secara bebas. Serta arus modal yang lebih bebas diantara Negara ASEAN.

Meskipun arus barang, jasa, investasi dan tenaga kerja terampil dan terdidik secara bebas, bukan berarti tidak ada proteksi atau perlindungan dai Pemerintah Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk melindungi beberapa sektor dan jasa. Menurut Direktur Kerjasama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri, Iwan Suyudhie Amri, Pemerintah Indonesia masih membuat batas-batas dalam pelaksanaan AEC 2015. Salah satu jasa yang dilindungi Pemerintah adalah Jasa Hukum Advokat. Pemerintah Indonesia tidak memberikan peluang secara bebas kepada advokat asing untuk beracara di Indonesia. Dalam hal Litigasi, advokat asing tidak diperbolehkan beracara. Namun untuk hal Non-Litigasi sudah terbuka bagi advokat asing. Dalam AEC 2015, jasa yang sangat terbuka adalah akuntan, dokter dan perawat.

Kehadiran tenaga kerja asing dalam pelaksanaan AEC 2015 tidak menutup kemungkinan terjadi dampak negatif Liberalisasi jasa. Untuk menghindari hal tersebut, Pemerintah Indonesia harus memperhatikan regulasi nasional terkait masuknya tenaga kerja asing. Salah satu contohnya adalah Permenakertrans No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing. Dalam lampirannya terdapat 19 jabatan yang dilarang diduduki oleh tenaga kerja asing.

Dengan terbentuknya pasar tunggal yang bebas, maka akan terbuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasarnya di kawasan ASEAN. Selain itu, SDM Indonesia harus siap dalam menghadapi tenaga-tenaga profesional asing yang akan masuk ke Indonesia. 

 

Sumber: www.hukumonline.com 

 

Oleh:
Drs. Harlem Napitupulu, S.H.
Gigih Setiawan, S.H.
Pipon Rudiantono, S.H., M.H.

]]>
2015-02-14T12:02:18
Tikus Bersarang di MK Prestasi atau Pengalihan sekedar ISU http://www.harlemnapitupululaw.com/berita/tikus-bersarang-di-mk-prestasi-atau-pengalihan-sekedar-isu Hancur…..hancuurrrrr negeri ini….

Mungkin itu sedikit gambaran luapan emosi masyarakat melihat tertangkapnya pimpinan MK (Mahkamah Konstitusi). Miris rasanya melihat lembaga yang diyakini sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang paling bersih dari Korupsi itu ternyata juga tidak mau ketinggalan trend bahwa “KORUPSI ITU INDAH” ( menurut para koruptor ). Akil Mochtar adalah ketua Mahkamah Konstitusi yang ditangkap KPK dirumah dinasnya di Jalan Widya Chandra 3 No. 7 Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2013 malam. Dia ditangkap dengan dugaan kasus suap terkait sengkata Pilkada di salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah.

MK sejatinya adalah lembaga yang bersih dari praktek Korupsi. Di masa kepemimpinan Jimly Asshiddiqie, kemudian berlanjut masa kepemimpinan Mahfud MD, MK menunjukkan dan membangun integritas lembaganya sebagai lembaga yang tidak dapat disuap. Namun kewibawaan itu hancur ketika KPK menangkap tangan Ketua MK yaitu Akil Mochtar.

Ironis memang ketika kepercayaan rakyat dihianati oleh satu-satunya lembaga pengawal kostitusi, dimana jati diri Negara hukum di pertaruhkan atau ditancapkan dipundak lembaga ini dan masihkah kita dapat berkata dengan kepala tegak bahwa kita Negara Hukum. Ada banyak noda hitam yang perlu kita lihat sebelum kita mengatakan hal itu, misalnya kita tidak berani menghakimi Alm. Soeharto padahal secara jelas dan gamblang korupsi yang dilakukannya dan  kemudian yang masih belum jelas penyelesaiannya yaitu kasus Bank Century dimana diduga melibatkan orang nomor 1 di negeri ini.

Andaikan saja Kasus Soeharto berhasil diselesaikan, bukan tidak mungkin Negara ini akan menjadi Negara maju yang bebas dari Korupsi. Belum lagi kasus yang tidak kunjung selesai, yaitu Kasus Bank Century. Telah ditengarai kasus Bank Century tersebut dilakukan oleh orang-orang yang sangat berpengaruh di Negeri ini, bahkan orang nomor 1 di Negari ini sehingga terkait dengan ambur adulnya sistem hukum Negara ini tidak salah jika kasus Bank Century adalah salah satu sebabnya.

Kita mungkin masih ingat aksi demo yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa di gedung KPK yang dalam orasinya mahasiswa meminta KPK untuk segera membongkar kasus yang merugikan Negara kurang lebih 6 Trilyun itu. Kemudian pernyataan salah satu terpidana kasus Bank Century yaitu Robert Tantular di media elektronik yang mengatakan bahwa dia adalah kambing hitam dari kasus tersebut, kemudian Robert Tantular juga mengungkapkan berbagai kejanggalan dalam proses penyelesaian kasus Bank Century yaitu ketika dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK Robert Tantular telah mengungkapkan berbagai fakta-fakta akan tetapi KPK seperti tidak menindak lanjuti fakta itu. Dari sini kita harusnya bertanya dalam diri kita, ada apa Di balik tertangkap tangannya pimpinan MK? Apakah itu suatu prestasi atau sekedar pengalihan isu atau pembodohan publik?

 

Menurut hemat kami begitu banyak kejanggalan-kejanggalan yang menyesatkan pola pikir kita terkait berbagai proses penegakan hukum di negeri ini. Kejanggalan-kejanggalan itu merupakan wujud dari politik yang terlalu dalam mencampuri urusan hukum, karena sejatinya politik tidak bisa dicampur adukan dengan hukum sampai kapan pun. Terkait kasus suap di MK… apakah hal ini telah terjadi pada jamannya sebelum Akil Mochtar? Hanya Mahfud MD-lah yang tahu.

By:

Pipon Rudiantono, S.H., M.H.

Gigih Setiawan, S.H

 

Junior Managing Partners at “Drs. Harlem Napitupulu, S.H. & Associates”

]]>
2013-10-30T11:45:13
Kekerasan Tumbuh Subur di Negara Hukum http://www.harlemnapitupululaw.com/berita/kekerasan-tumbuh-subur-di-negara-hukum Surabaya 25 September 2013, Penyekapan seakan-akan menjadi trend pemilik utang akhir-akhir ini. Banyak kasus penyekapan yang diberitakan oleh awak media. Seperti kasus penyekapan yang ditangani oleh POLRESTABES Surabaya yang termuat dalam Koran Jawa Pos tanggal 25 September 2013. Peristiwa tersebut dapat dijadikan gambaran tentang kesadaran akan hukum di masyarakat masih lemah. Dalam menghadapi setiap permasalahan dengan cara kekerasan merupakan hal yang harus kita tinggalkan di Negara yang menjunjung tinggi norma-norma hukum.

Apapun alasannya, kekerasan merupakan hal yang sangat tidak dibenarkan oleh hukum. Mengenai peristiwa penyekapan tersebut muncul suatu pertanyaan, kenapa kekerasan tumbuh subur di Negara yang di gadang-gadang merupakan Negara yang berlandaskan atas hukum? Apa yang salah? hukumnya apa penegak hukumnya atau masyarakatnya?

Untuk menjawab pertanyaan diatas kami teringat peribahasa, “sebaik-baiknya hukum di suatu negara, akan menjadi jelek ketika aparat penegak hukumnya bermoral jelek”. Yang harus diperbaiki adalah aparat penegak hukumnya bukan sistemnya.  Kalau sistem hukumnya baik dan berkualitas, tapi aparat penegak hukumnya ‘jelek’ dalam artian tidak akuntabel, koruptif, manipulatif, intinya integritas moralnya sangat jelek, maka sistem hukum sebaik apapun akan sangat mudah dirubah-rubah, direkayasa seenaknya menurut kepentingannya.  Sebaliknya, kalau aparat penegak hukumnya integritas moralnya sangat baik, akuntabel, jujur, amanah, maka sistem yang jelek sekalipun akan diperbaiki hingga sempurna.

Selain itu peran masyarakat juga sangat vital dalam proses penegakan hukum, dimana masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang kuat akan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada prinsipnya merupakan cerminan dari Negara hukum.

Menurut hemat kami hubungan kausal antara penyekapan disertai kekerasan yang berawal dari hutang piutang dapat dihindari apabila masyarakat percaya adanya hukum dan para penegaknya yang dapat menjamin hak-hak mereka.

]]>
2013-09-25T11:40:58
Kecelakaan Tragis Aqj http://www.harlemnapitupululaw.com/berita/kecelakaan-tragis-aqj Kecelakaan lalu lintas memang suatu musibah yang tidak diinginkan oleh setiap orang. Kita sebagai pengguna jalan, tentu sangat ingin terhindar dari kecelakaan. Kita lihat kecelakaan yang menimpa putra bungsu dari Ahmad Dhani sang pentolan grup band Dewa, AQJ. Begitu banyak korban jiwa dalam kecelakaan maut tersebut. Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 pukul 00.45 WIB di tol Jagorawi. Kecelakaan beruntun antara Lancer, Gran Max dan Avanza, terjadi di KM 8 Tol Jagorawi, terjadi di jalur 3 dan 4 arah Jakarta. Diketahui enam orang tewas dan AQJ berada di salah satu mobil yang terlibat kecelakaan mengalami patah tulang. Saat itu polisi memastikan bahwa pengemudi Mitsubishi Lancer adalah AQJ yang masih dibawah umur. Menjadi pertanyaan menarik ketika kita berpikir bagaimana pertanggungjawaban pidana ketika terjadi kecelakaan yang mana melibatkan anak dibawah umur?

Pertanggungjawaban pidana melekat pada setiap pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban tersebut tidak bisa dialihkan ke orang lain. Seorang anak apabila melakukan tindak pidana, maka dia tetap harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Pengecualian terhadap anak perlu diterapkanUU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Mekanismenya, penanganan kasus peradilan anak dibuat khusus, bahkan jenis hukuman pun berbeda pada kasus pidana orang dewasa. Namun sayangnya UU ini baru berlaku pada tahun 2014 mendatang.

Di Indonesia, penyelenggaraan proses hukum dan peradilan bagi pelanggaran hukum oleh anak sudah bukan lagi hal baru. Dengan berlakunya UU No. 11 Tahun 2012 tersebut, perangkat peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan peradilan anak secara menyeluruh, mulai dari penangkapan, penahanan, penyidikan, dan pemeriksaan di persidangan, sampai dengan sanksi yang diberikan serta eksekusinya, masih merujuk pada beberapa aturan khusus mengenai kasus pelanggaran hukum oleh anak dalam KUHP dan KUHAP, serta pada Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak). Selain itu, pelaksanaan proses peradilan bagi anak juga harus mengacu pada Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi ke dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 (Konvensi Hak Anak), dimana sedikit banyak telah diakomodir dalam UU Pengadilan Anak.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam UU Pengadilan Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana.

Terhadap kasus pidana yang dilakukan oleh seorang anak, tentu tidak lepas dari campur tangan orang tua. Pengawasan dan perhatian orang tua sangat diperlukan dalam mendidik dan menjaga si anak. Dan sebaiknya bagi orang tua yang mempunyai ekonomi lebih tidak memanjakan anaknya yang dapat dikhawtirkan menimbulkan kenakalan remaja. Dalam kasus terjadinya kecelakaan yang menimpa AQJ ini, menjadi pelajaran bagi semua orang tua dalam mendidik, mengawasi dan memfasilitasi kebutuhan anak. Sebagai orang tua tentu tahu mana yang sedang dibutuhkan si anak dan belum dibutuhkan si anak. Menurut hemat kami, Ahmad Dhani terlalu berlebihan dalam memberikan fasilitas kepada anaknya. Patut disebut Ahmad Dhani sebagai Pencipta Monster Pencabut Nyawa. Pasalnya, Ahmad Dhani dinilai memberikan sarana kendaraan kepada anaknya yang masih di bawah umur. Anak di bawah umur dalam mengendarai kendaraan cenderung emosi tidak stabil. Itu sebabnya dikhawatirkan terjadinya kecelakaan. Dalam hal ini Dhani dapat dikatakan bersalah dan bisa dikenakan Pasal 13 UU No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak. Untuk ancaman pidananya tercantum pada Pasal 77 Undang-Undang No 23 tahun 2002.

]]>
2013-09-04T04:29:44
AKIL TIDAK TERBUKTI MENGGUNAKAN NARKOBA ( APAKAH SAMPAI DISINI KASUS INI BERAKHIR http://www.harlemnapitupululaw.com/berita/akil-tidak-terbukti-menggunakan-narkoba-apakah-sampai-disini-kasus-ini-berakhir Kepemilikan Ganja dan Metamfetamin dalam bentuk tablet diruangan Akil Mochtar – Ketua MK, telah terbukti. Sebelumnya banyak pihak yang meragukan Akil mengonsumsi narkoba tersebut. BNN menemukan Narkoba di ruang kerja Akil Mochtar. BNN juga telah melakukan tes urine dan rambut Akil Mochtar di gedung KPK. Hasil dari tes tersebut, Akil terbukti negatif mengkonsumsi kedua jenis narkoba tersebut. Lantas, siapa pemilik sesungguhnya narkoba yang berada di ruang kerja Akil tersebut? Apakah Akil Mochtar memang menyimpan, atau ada pihak-pihak lain yang sengaja menyusupkan narkoba tersebut ke ruang kerja Akil?

 

Pada dasarnya positif maupun negatif hasil test yang dilakukan oleh BNN bukan hal yang wajib  untuk menempatkan Akil beristirahat di balik jeruji besi dan tembok yang tinggi, karena kalau mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 111 yang berbunyi:

 

Pasal (1)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

 

Pasal (2)

Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

 

Melihat ketentuan yang tersirat dalam rumusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 111 maka penggeledahan yang berujung pada penemuan 3 linting ganja telah memenuhi unsur menyimpan atau menguasai, akan tetapi untuk memenuhi semua unsur subyektif dan unsur obyektif dalam pasal 111 ini perlu dilakukan penyelidikan lebih komprehensif.

 

Mengenai test yang dilakukan oleh BNN untuk mengetahui apakah Akil negatif atau positif menggunakan barang tersebut sebenarnya jangan terlalu diharapkan untuk mengungkap fakta sebenarnya, pertanyaan kemudian apabila secara jelas bahwa Akil Mochtar bukan pemakai, apakah kasus akan berhenti? karena ganja bisa tidak terdeteksi setelah beberapa lama waktu setelah penggunaan. Dikutip dari http://www.indoganja.com, Orang yang baru saja mengkonsumsi ganja dapat diketahui melalui air seni selama 2 sampai 5 hari. Untuk pengguna berat antara 1 sampai 15 hari dan untuk pengguna ganja dengan lemak tubuh yang tinggi bisa sampai 30 hari. Untuk pemeriksaan melalui sampel rambut bisa sampai 90 hari. Pada pemeriksaan melalui sampel darah, untuk pengguna aktif antara 1 sampai 2 hari. Namun pada penelitian terbaru mengatakan bahwa ganja dapat dideteksi dalam darahmanusia sampai 1 bulan untuk pengguna berat.

 

Bagaimana dengan zat Metamfetamin? Sebenarnya zat-zat Narkoba (mulai opioida atau putaw, metamfetamin atau shabu, MDMA atau ecstacy, kannabinoid atau ganja, sampai beragam zat lainnya), banyak terkandung dalam obat-obat medis, tergantung dari dosis yang dibutuhkan. Oleh sebagian orang, zat-zat tersebut disalah gunakan untuk kesenangan dirinya sendiri. Zat ini pun juga hanya beberapa hari saja bisa terdeteksi seperti ganja.

 

Menurut hemat kami apabila Akil menggunakan ganja atau metamfetamin hari ini, satu minggu kemudian zat tersebut tidak terdekteksi saat di tes urine, maka hal yang harus dilakukan oleh BNN adalah darimana barang itu berasal dan siapakah pemilik sebenarnya? Penemu pertamalah yang tau ketika penggeledahan di lakukan di ruang kerja Akil Mocktar……

 

By:

Pipon Rudiantono, S.H., M.H.

Gigih Setiawan, S.H.

 

Junior Managing Partner at Drs. Harlem Napitupulu, S.H. & Associates

]]>
2013-07-26T11:56:53
CPNS DENGAN ANGGARAN BESAR http://www.harlemnapitupululaw.com/berita/cpns-dengan-anggaran-besar Indonesia adalah Negara besar dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta dan luas wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke, sehingga memerlukan pelayanan rakyat dan penyelenggara pemerintahan yang besar. Kondisi tersebut telah dipahami pemerintah dengan mendirikan pilar pemerintahan yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( KEMENPAN-RB ). Kementerian tersebut bertugas menyiapkan dan menyediakan pegawai-pegawai pemerintahan atau lazim disebut Pegawai Negeri Sipil.

 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( KEMENPAN-RB ) memiliki visi dan misi mewujudkan aparatur Negara yang bersih, kompeten dan melayani serta penggerak utama reformasi birokrasi. Latar belakang dibentuknya lembaga ini tidak lain adalah maraknya korupsi yang melanda Negara Indonesia yang meliputi seluruh instansi penyelenggara Negara sehingga pelayanan publik menurun, padahal secara nyata anggaran yang dikeluarkan oleh Negara untuk menggaji dan merekrut PNS sangatlah besar dan memberatkan APBN Negara.

 

Pada tahun 2010 anggaran untuk menggaji PNS membengkak dan APBN dalam kondisi kembang kempis, oleh karena itu munculah kebijakan pemerintah untuk mengurangi PNS yaitu dengan istilah MORATORIUM. Kemudian pada tahun 2013 Kebijakan itu dicabut karena dianggap cukup memangkas jumlah PNS dan membuka kembali penerimaan Pegawai Negeri untuk semua instansi pemerintahan dari hulu sampai ke hilir. Dengan demikian Pemerintah melakukan rekrutmen secara besar-besaran. Dengan adanya proses rekrutmen PNS secara besar-besaran, tentu anggaran juga sangat besar, mengingat tes CPNS sekarang tidak secara manual, namun menggunakan CAT (Computer Assisted Test) di mana dalam pelaksanaannya peserta test dihadapkan dengan sistem test menggunakan komputer. Metode ini mulai dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara sebagai metode baru yang diharapkan akan dapat menemukan calon-calon PNS yang benar-benar professional. Dalam pelaksanakannya peserta langsung mengoperasikan komputer secara mandiri. Meskipun tidak dijelaskan jenis tesnya akan tetapi dengan metode baru ini pemerintah akan dapat membuka lowongan pegawai setiap saat. Berbeda dengan proses sebelumnya yaitu di tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan rekruitmen hanya dilakukan satu kali dalam setahun.

 

Dengan adanya metode baru dalam proses rekrutmen PNS, CAT, bisa dibayangkan berapa banyak pengadaan alat tes yang digunakan. Apabila pemerintah ingin merekrut 1000 orang CPNS, berapa banyak alat tes yang harus disediakan. Tentu jumlah tersebut akan sangat membebani anggaran belanja pegawai. Anggaran belanja pegawai pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014 melejit menjadi Rp276,7 triliun, meningkat Rp43,7 triliun dibanding APBN 2013. Angka ini terbesar dibandingkan jenis belanja lainnya. Padahal anggaran untuk subsidi mengalami penurunan Rp11,9 triliun, bantuan sosial turun Rp26,6 triliun. Peningkatan anggaran belanja pegawai di RAPBN 2014 karena semua komponen belanja pegawai naik. Kenaikan tersebar terjadi pada anggaran untuk honorarium, vokasi, lembur, dan lain-lain. Kenaikan anggaran untuk gaji dan tunjangan butuh dana Rp120 triliun atau 43,3% dari total belanja pegawai (pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 16 Agustus 2013).

 

Kenaikan anggaran belanja pegawai substansinya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, dan diharapkan meningkatkan kinerja yang berujung pada peningkatan kualitas pelayanan. Adakah korelasi kenaikan gaji dengan kinerja? Dari beberapa penelitian, kenaikan gaji tidak berjalan paralel dengan peningkatan kinerja dan kompetensi. Untuk menjawab pertanyaan itu saat perekrutan CPNS standar performance dan skill perlu dimasukkan sebagai indikator untuk mendapatkan calon pegawai yang mempunyai kompetensi yang memadai. Caranya melalui perekrutan terbuka dan kompetitif. Model penerimaan CPNS lewat ”titipan” sudah bukan zamannya. Problem perekrutan CPNS yang memproritaskan calon dari database tetap harus mempertimbangkan aspek kompetensi. Ini untuk menghindari ”titipan” pada waktu proses memasukkan data ke database. Kesulitan mengontrol pemasukan data ke database menjadi celah penyimpangan proses seleksi CPNS. Dengan anggaran besar diharapkan benar-benar mendapatkan calon pegawai yang berkualitas baik secara akademis, moralitas, maupun integritas dan yang terpenting system rekruitmen tidak menghalalkan suap.

]]>
2013-02-12T12:00:01